Lantik Pejabat Eselon ll, Bupati Kuningan Minta Keluar dari Zona Nyaman
CIREBONWARTANEWS.COM, Kuningan – Belasan pejabat eselon ll Pemkab Kuningan di rotasi dan mutasi, pengambilan sumpah jabatan dipimpin Bupati Kuningan, H Dian Rachmat Yanuar di objek wisata Cibuntu, Kuningan, Jumat (13/6).
Ke-13 pejabat yang menjalani alih tugas dan pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 821.22/KPTS. 679-BKPSDM/2025, diantaranya :
1. Drs. DENIAWAN, M.Si. sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Drs. H. AHMAD JUBER, M.Si. sebagai Inspektur Daerah.
3. Drs. H. NURAHIM, M.Si. sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
4. BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. H. MOCHAMAD NURDIJANTO, SH., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
6. Drs. H. DADI HARIADI, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
7. Drs. AGUS BASUKI, M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
8. dr. H. EDI MARTONO, MARS. sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
9. dr. Hj. SUSI LUSIYANTI, MM. sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM .
10. WAWAN SETIAWAN, S.Hut., MT. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat.
11. Dr. ASEP TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd. sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
12. H. DEDEN KURNIAWAN SOPANDI, A.Ks., M.Si. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
13. dr. DEKI SAIFULLAH, MMKes. sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “45”.
Usai melantik, Bupati Kuningan mengajak para pejabat untuk keluar dari zona nyaman dan rutinitas birokrasi yang terkadang menjemukan.
Ditegaskannya, rotasi dan mutasi adalah sebuah keniscayaan dalam birokrasi yang bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja, bukan sebagai hukuman atau penghargaan.
Bupati menyebutkan pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi Kabupaten Kuningan, mulai dari angka kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga persoalan sampah yang kian kompleks.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral.
Menurutnya, masalah kemiskinan bukan hanya urusan Dinas Sosial, dan masalah sampah bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
“Ini adalah urusan kita semua. Saya dan Ibu Wakil Bupati tidak sanggup kalau tidak dibantu oleh Bapak Ibu semuanya,” pungkasnya. (Andi SAG)
