Monitoring Sekolah Rakyat, Rinna Suryanti ST Ungkap ‘PR’ Mendesak Soal Fasilitas
Oplus_0
CIREBONWARTANEW.COM, Cirebon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon melalui Komisi III menggelar Rapat Kerja sekaligus Monitoring terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 18 Kota Cirebon, Jl. Pronggol, Lemahwungkuk, pada Kamis (2/10/25).
Rinna Suryanti, ST., Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN mengatakan bahwa kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat, yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, dapat berjalan dengan baik di tingkat daerah.
“Hari ini kami melakukan monitoring di salah satu program pemerintah, yaitu Sekolah Rakyat. Kami ingin memastikan program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Teh Rinna .
Menurutnya, secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup baik, karena telah memiliki standar dari Kementerian Sosial (Kemensos), mulai dari infrastruktur hingga syarat rekrutmen pengajar.
“Sepanjang kami melakukan monitoring sudah cukup bagus, karena memang Sekolah Rakyat ini sudah ada standarnya dari Kementerian Sosial yang terkait dengan segala sesuatunya, dari infrastruktur, dari syarat-syarat rekrutmen guru, dan sebagainya, semuanya sudah terstandarisasi,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya juga mencatat adanya keluhan terkait fasilitas yang dinilai belum sepenuhnya standar, khususnya pada ruangan asrama.
“Cuma tadi ada keluhan juga karena ini baru sementara, katanya nanti di Kota Cirebon akan dibangunnya lebih besar. Jadi beberapa ruangan memang belum standar seperti ruangan asrama. Ini yang seharusnya satu ruangan diisi oleh beberapa peserta, tapi diisi cukup banyak. Ini mungkin yang agak kurang nyaman, ke depan ini harus diperhatikan,” tegasnya.
Terkait kurikulum, Komisi III mendapatkan informasi dari pengelola bahwa mereka akan tetap berkoordinasi dengan program kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, target pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi peserta.
“Hal ini mengingat rekrutmen peserta Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal,” ucapnya.
Teh Rinna berharap agar pembangunan fasilitas permanen yang lebih besar dan representatif segera direalisasikan untuk mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan deteksi penanganan anak putus sekolah. (Cepy)
