KDM Larang Sekolah Lakukan Pungutan
CIREBONWARTANEWS.COM, Bandung – Larangan sekolah untuk tidak melakukan pungutan disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi)
Jenis pungutan tersebut diantaranya untuk study tour, renang dan kegiatan lainnya yng dianggap membebani finansial peserta didik.
“Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya,” kata KDM dikutip dari akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Jumat (7/2/25).
Selain itu, Dedi pun melarang sekolah menjadi tempat transaksi perdagangan, termasuk penjualan buku, lembar kerja siswa (LKS), dan seragam sekolah.
Kang Dedy Mulyadi (KDM) menilai praktik semacam itu dapat menimbulkan kecurigaan dan tekanan psikologis bagi guru.
“Sekolah tidak boleh lagi jual buku, LKS, atau seragam. Sekolah harus fokus pada pendidikan, bukan tempat transaksi,” tandasnya.
Lebih lanjut ditandaskan, anggaran pendidikan dari Pemprov Jawa Barat akan dialokasikan untuk kebutuhan penting, termasuk pembiayaan ekstrakurikuler dan kegiatan yang dianggap mendadak.
“Kami akan memastikan anggaran digunakan dengan baik, agar semua bisa mengajar dengan tenang dan fokus mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, Dedi memastikan bahwa kepala sekolah tidak lagi dibebani pengelolaan keuangan, termasuk dana BOS.
“Keuangan BOS tidak lagi dikelola kepala sekolah karena ini menjadi beban berat bagi mereka. Pengelolaan akan dilakukan oleh tim administrasi,” ujarnya.
Untuk sekolah dasar, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan tenaga pengelola keuangan di setiap sekolah.
Dedi berharap, keputusan tersebut dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, bebas pungutan liar, dan nyaman bagi guru serta siswa di Jawa Barat. (Cepy)
