PGRI Kota Cirebon Gelar Seminar Perlindungan Hukum, Dorong Penerapan Restorative Justice bagi Guru
CIREBONWARTANEWS.COM, Cirebon – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon menggelar Seminar Perlindungan Hukum bertajuk “Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mewujudkan Profesionalisme Pendidik melalui Pendekatan Restorative Justice” di salah satu hotel di kawasan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Cirebon, Selasa (11/11/25).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025.
Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Noviantho, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen organisasi profesi tersebut untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan kesejahteraan serta harkat dan martabat guru.
Eka Noviantho menyoroti maraknya fenomena kriminalisasi dan aduan hukum yang melibatkan guru, baik di media sosial maupun media elektronik. Hal ini menjadi perhatian serius PGRI dan melatarbelakangi pemilihan tema seminar.
“PGRI tidak ingin ada satu pun guru yang merasa sendirian saat menghadapi persoalan hukum,” tegas Eka.
Oleh karena itu, lanjutnya, PGRI berkomitmen untuk melindungi guru, salah satunya adalah dengan cara mengadakan kegiatan ini.
Seminar ini juga dimaksudkan untuk menyambung semangat pemerintah dalam merencanakan dan menerapkan Restorative Justice melalui pembaruan KUHP Nomor 1 Tahun 2023.
Ia menandaskan, PGRI menganggap perlindungan hukum bagi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih dirasa “abu-abu.”
Sebagai upaya konkret, PGRI telah menjalin silaturahmi dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon. Selain itu, Pengurus Besar (PB) PGRI juga sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana yang melibatkan guru, yang nantinya melibatkan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).
PGRI Kota Cirebon sendiri sedang menyusun ranah penyelesaian pelanggaran kode etik melalui sidang kode etik organisasi profesi. Namun, komitmen utama PGRI adalah melakukan tindakan preventif (pencegahan) agar guru tidak terjerat masalah hukum.
“Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Artinya lebih baik kita melakukan tindakan preventif seperti apa yang harus kita lakukan ketika ada permasalahan dengan siswa, atau ketika ada permasalahan dengan orang tua siswa,” tandasnya.
Eka Noviantho juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri mendorong adanya Rumah Restorative Justice di setiap satuan pendidikan di Kota Cirebon.
PGRI berencana menindaklanjuti usulan ini dengan menjalin MoU (Memorandum of Understanding) bersama Kejaksaan.
PGRI berharap agar Kota Cirebon dapat menjadi “Kota yang Zero Kriminalisasi terhadap Guru” melalui pendekatan Restorative Justice.

Prinsip utamanya adalah, ketika terjadi masalah antara guru, peserta didik, atau orang tua, yang diutamakan adalah dialog, musyawarah, dan kesepakatan untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan keadilan.
“Kami berharap dengan restorative justice, setiap permasalahan yang terjadi di sekolah tidak sampai ke ranah hukum. Selesaikan di Rumah Restorative Justice,” pungkas Eka. (Cepy)
