Atasi Kekeringan, BPBD Kabupaten Cirebon Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih

CIREBONWARTANEWSCOM, Cirebon — Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kabupaten Cirebon. Sebanyak delapan desa yang tersebar di sejumlah kecamatan kini mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan sejak 1 Juli 2026.

Status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan serta mengantisipasi meluasnya dampak kemarau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, mengatakan berdasarkan pemetaan data kejadian kekeringan selama tiga tahun terakhir, terdapat lima kecamatan yang memiliki potensi tinggi mengalami krisis air bersih.

Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu, dan Gempol.

“Untuk laporan yang sudah masuk saat ini berasal dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Gegesik, Klangenan, dan Sedong,” katanya, Rabu (12/8/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kabupaten Cirebon telah bergerak dengan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Hingga kini, bantuan telah disalurkan ke empat lokasi, yakni Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik; Desa Slangit, Kecamatan Klangenan; Desa Sampiran, Kecamatan Talun; serta Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong.

Total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 24.000 liter air bersih. Air tersebut diangkut menggunakan armada tangki dengan kapasitas sekitar 4.000 liter setiap perjalanan.

Distribusi air bersih tersebut menjadi penanganan awal untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan sumber air akibat musim kemarau.

Data BPBD mencatat, dampak krisis air bersih berpotensi dirasakan sekitar 563.000 jiwa yang tersebar di wilayah rawan kekeringan.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, karena apabila kemarau berlangsung lebih panjang, jumlah desa dan masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih berpotensi terus bertambah.

Tak hanya mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki, Pemkab Cirebon juga mulai menyiapkan langkah penanganan jangka panjang.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kedeputian Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengusulkan pembangunan 10 titik sumur bor baru di wilayah yang rawan mengalami krisis air.

Menurut Samsul, pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi yang dinilai lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih menggunakan armada tangki.

Skema serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Greged dan Gempol. Keberadaan sumur bor di daerah tersebut dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi persoalan keterbatasan air saat musim kemarau.

“Sumur bor ini menjadi salah satu upaya jangka panjang agar ketika terjadi kekeringan, masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air bersih,” ujarnya.

Selain pembangunan sumur bor, Pemkab Cirebon juga menyiapkan penambahan armada tangki air untuk memperkuat kemampuan distribusi apabila permintaan bantuan meningkat.

Langkah lain yang dipersiapkan adalah melakukan normalisasi embung di sejumlah wilayah. Embung akan dioptimalkan sebagai tempat penampungan cadangan air, sekaligus bagian dari strategi pemerintah menghadapi perubahan kondisi musim.

Normalisasi embung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampungan air, sehingga cadangan yang tersedia bisa dimanfaatkan masyarakat ketika memasuki periode kemarau berikutnya.

BPBD pun mengingatkan masyarakat di wilayah rawan kekeringan agar menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan kepada pemerintah desa maupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Dengan status siaga darurat yang masih berlaku, kami terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak,” paparnya.

Penanganan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih saat ini, tetapi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur sumber air agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau. (Cepy