Realisasi Program TPAKD Cirebon Tembus 90 Persen, OJK Fokus Garap Petani Garam hingga Solusi SLIK di 2027
CIREBONWARTANEWS.COM, Cirebon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026 di Ruang Rapat Paseban, Kantor Bupati Cirebon, Jumat (13/11/2026) siang.
Kegiatan strategis yang mengusung tema “Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026 dan Arah Penguatan Program Tahun 2027” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Cirebon, H. Imron.
Hadir dalam forum tersebut Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, perwakilan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon Himawan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cirebon, pimpinan perbankan, lembaga jasa keuangan, tokoh masyarakat, akademisi, serta seluruh anggota TPAKD Kabupaten Cirebon.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengungkapkan bahwa realisasi program kerja TPAKD Kabupaten Cirebon sepanjang tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat positif.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan lapangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama terkait literasi asuransi di sektor pertanian.
“Dalam forum ini kami mengevaluasi kinerja TPAKD selama tahun 2026. Alhamdulillah, realisasinya sudah lebih dari 90 persen. Hanya menyisakan beberapa tantangan, terutama bagaimana memberikan pemahaman kepada para petani agar mau memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP),” kata Agus Muntholib.
Memasuki tahun 2027, Agus menegaskan komitmen kuat OJK bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas sasaran inklusi keuangan ke sektor-sektor unggulan daerah.
Fokus pembiayaan dan pendampingan akan diarahkan bagi pelaku usaha pariwisata, UMKM, pelaku seni kreatif, hingga petani tambak garam dan sektor perikanan.
Terkait kendala klasik masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan, yakni riwayat catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Agus mendorong keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, banyak warga yang terhambat mendapatkan pinjaman formal karena belum memahami mekanisme penyelesaian catatan SLIK.
“Harapan kami, masing-masing OPD bisa lebih aktif dengan membuat program kerja minimal satu kali dalam setiap triwulan untuk mengumpulkan masyarakat. Nantinya, kami bersama Bank Indonesia siap turun langsung memberikan edukasi bersama mengenai cara menyelesaikan masalah SLIK serta cara mengakses pembiayaan formal,” jelasnya.
Langkah edukasi terpadu ini juga diharapkan mampu membentengi masyarakat dari jeratan praktik rentenir maupun maraknya kejahatan keuangan ilegal yang belakangan terjadi di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
Sebelumnya, saat membuka rapat pleno, Bupati Cirebon H. Imron juga menekankan agar seluruh anggota TPAKD menghilangkan ego sektoral dan menyusun program kerja 2027 secara terukur.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Cirebon, OJK, dan Bank Indonesia mampu menghadirkan akses keuangan yang merata serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. (Cepy)
