Keadilan di Jalan Raya, Advokat Eddy Suzendi Beberkan Cara Korban Menuntut Hak ke Perusahaan
CIREBONWARTANEWS.COM, Jakarta – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum atau kendaraan niaga sering kali menyisakan ketidakadilan bagi korban. Minimnya pemahaman hukum membuat banyak korban terjebak pada penyelesaian damai lisan atau sekadar menerima santunan seadanya.
Menyikapi fenomena ini, Advokat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Eddy Suzendi, S.H., menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya adalah hak hukum yang dilindungi secara konstitusional. Melalui konsep Keselamatan yang Berkeadilan, ia membagikan panduan krusial bagi masyarakat saat menghadapi musibah di jalan raya.
Eddy menekankan bahwa korban atau keluarga wajib mengamankan bukti sejak awal. Tanpa bukti visual (foto/video posisi kendaraan, plat nomor, kondisi korban) dan data penting (nama pengemudi serta perusahaan), posisi hukum korban akan mudah dipatahkan.
“Jangan lupakan saksi. Minimal catat satu atau dua nama dan nomor kontak orang di lokasi. Ini adalah benteng pertama agar hak hukum Anda tidak hilang,” kata Eddy, Selasa (16/2/26).
Banyak perusahaan atau pengemudi berupaya menempuh jalan damai di tempat kejadian. Namun, Eddy mengingatkan agar korban tetap memastikan adanya Laporan Polisi (LP).
“LP adalah dasar untuk klaim santunan, tuntutan ganti rugi, hingga proses pidana dan perdata. Tanpa LP, posisi hak korban sangat lemah,” tegasnya.
Salah satu salah kaprah terbesar di masyarakat adalah menganggap hanya pengemudi yang wajib mengganti rugi. Eddy meluruskan bahwa menurut hukum, perusahaan angkutanlah yang memegang tanggung jawab penuh.
Lebih jauh dipaparkan, bahwa Perusahaan mendapat keuntungan dari operasional kendaraan, Perusahaan wajib menjamin keselamatan armada dan kru dan Pengemudi adalah pelaksana kerja, bukan tameng hukum bagi perusahaan.
Ditambahkan Eddy, dengan berlakunya KUHP Baru 2023 dan KUHAP 2025, posisi korban kini semakin kuat. Tanggung jawab hukum kini menyasar hingga level korporasi (perusahaan).
“Perusahaan kini tidak hanya bisa digugat ganti rugi secara perdata, tetapi juga dapat dipidana dan dijatuhi denda besar,” jelasnya.
Eddy mengingatkan bahwa santunan asuransi (seperti Jasa Raharja) bukanlah akhir dari tanggung jawab perusahaan.
Menurutnya, Korban berhak menuntutBiaya pengobatan penuh hingga pulih, Ganti rugi atas kehilangan penghasilan (jika korban tidak bisa bekerja) sertaGanti rugi atas penderitaan (immateriil).
“Jika perusahaan bisa meraup untung dari bisnis transportasi, maka mereka wajib bertanggung jawab penuh atas risikonya. Hak ganti rugi adalah hak hukum, bukan belas kasihan atau santunan seikhlasnya,” pungkas Eddy Suzendi. (Cepy)
