KPwBI Cirebon Gelar HLM TPID-TP2DD 2026, Perkuat Sinergi Inflasi dan Digitalisasi Ekonomi Ciayumajakuning
Oplus_131074
CIREBONWARTANEWSCOM, Cirebon – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Ciayumajakuning Tahun 2026 di Hotel Luxton Cirebon, Jl. Kartini, Kota Cirebon, Selasa (15/9/26).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Kepala KPwBI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Bupati Cirebon, H Imron, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, serta perwakilan kepala daerah dan pejabat Pemda se-Ciayumajakuning. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan sesi foto resmi.
Mengusung tema “Memperkuat Resiliensi Melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas”, forum ini berfokus pada penguatan digitalisasi transaksi serta stabilitas harga pangan daerah.
Kepala KPwBI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan mendorong akselerasi digitalisasi penerimaan daerah sekaligus memperkuat pasokan pangan.
”Kegiatan ini tujuannya pertama untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi penerimaan Pemda agar bisa meningkatkan PAD di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kedua, kita mengakselerasi penguatan sinergi TPID agar pasokan komoditas pangan tetap cukup dan harganya stabil ke depan,” kata Wihujeng.
Ia menambahkan, HLM kali ini menghasilkan sejumlah komitmen nyata dari para kepala daerah. Di sektor pengendalian inflasi, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) kini tidak hanya berorientasi Government to Government (G2G), tetapi juga ditingkatkan ke skema Business to Business (B2B) antar pelaku usaha agar transaksi menjaga pasokan pangan dapat berjalan langsung.
Selain itu, forum juga menyepakati dorongan program integrated urban farming di tingkat rumah tangga yang memadukan budidaya cabai, pengelolaan sampah, dan penyediaan protein keluarga serta penguatan komunikasi publik guna mencegah panic buying.
Terkait peta inflasi kawasan, Wihujeng menjelaskan adanya perbedaan pendekatan antar wilayah. Sebab, daerah yang diukur inflasinya secara langsung oleh BPS adalah Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka, sementara wilayah lainnya dipantau melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH).
”Kota Cirebon sebagai daerah konsumsi kita dorong lewat program seperti Waduli dan Mall Pangling. Sedangkan untuk daerah sentra produksi, upayanya difokuskan pada pendampingan sektor pertanian demi menjaga stabilitas harga dan pasokan dari hulu,” pungkasnya. (Cepy)
