Tekan Angka Residivis, Bapas Kelas I Cirebon Gelar FGD Kelayan Binter Bersama Pemda dan Tokoh Masyarakat
Oplus_131072
CIREBONWARTANEWSCOM, Cirebon – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Bentani Hotel, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (21/10/26).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan dan pembimbingan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan di wilayah Ciayumajakuning.
Kepala Bapas Kelas I Cirebon, Yuliana, menjelaskan bahwa pembentukan Kelayan Binter ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dibandingkan dengan banyaknya jumlah klien yang harus ditangani.
“Saat ini Bapas Kelas I Cirebon menangani 1.500 klien dewasa dan 44 klien anak yang tersebar di lima wilayah kerja, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Sementara itu, kami hanya memiliki 44 orang Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi ini tentu tidak dapat dihadapi hanya dengan mengandalkan Bapas,” kata Yuliana.
Ia menegaskan bahwa pembentukan Kelayan Binter mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-01.PK.04.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi pada Balai Pemasyarakatan.
Dijelaskan Yuliana bahwa, Program ini bertujuan melibatkan unsur pemerintah daerah (camat, lurah/kades), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama agar proses pembimbingan dapat berjalan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal klien.
“Klien pemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Reintegrasi sosial tidak cukup hanya secara administratif, tetapi butuh lingkungan yang mendukung dan mau memberikan kesempatan kedua agar tidak lagi terjadi kasus residivis di wilayah Ciayumajakuning,” tandasnya.
Melalui kegiatan FGD ini, pihaknya berharap Kelayan Binter tidak sekadar menjadi formalitas pembentukan, melainkan gerakan kolaboratif yang berkelanjutan demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan kondusif.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat, Purniawal, menyampaikan bahwa wadah terintegrasi ini sangat krusial untuk membantu menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pemerintah daerah maupun dunia usaha/BUMD dapat membantu menampung para eks warga binaan agar mereka bisa bertahan hidup dan mengembalikan fungsi sosialnya. Selain itu, beban kerja PK yang sangat tinggi juga menjadi perhatian agar ke depan terus ditingkatkan koordinasinya,” tutur Purniawal.
Dukungan positif juga datang dari para peserta FGD, salah satunya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto.
Ia mengapresiasi inisiatif Bapas Cirebon dalam menghadirkan wadah diskusi bersama elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pengawasan dan pembinaan lanjutan terhadap klien pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui forum ini, tercipta sinergi dan energi baru agar pembimbingan lanjutan di daerah, khususnya di Wilayah Kuningan dan sekitarnya, dapat terlaksana secara optimal,” pungkas Eries. (Cepy)
