Lagi, Walikota Cirebon Batal Hadiri Undangan Komisi lll, Pembahasan Rumah Ambruk Jalan di Tempat
Oplus_0
CIREBONWARTANEWSCOM, Cirebon – Agenda penting untuk membahas persoalan sosial dan nasib warga yang rumahnya ambruk kembali kandas. Rapat kerja antara DPRD Kota Cirebon dengan Walikota yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/5) resmi dibatalkan setelah pihak eksekutif mengirimkan informasi pembatalan pada malam sebelumnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, menyayangkan sikap Walikota yang dinilai tidak konsisten dalam memenuhi undangan legislatif. Padahal, pertemuan ini merupakan hasil penjadwalan resmi melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Yusuf mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Walikota kali ini merupakan yang kelima kalinya.
Dikatakannya, upaya DPRD untuk duduk bersama membahas solusi bagi masyarakat selalu menemui jalan buntu karena pembatalan di saat-saat terakhir.
“Rapat hari ini seharusnya bukan hanya dengan Komisi III, tetapi juga Komisi I dan II. Namun, lagi-lagi dibatalkan dan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Yusuf kepada awak media, Senin (11/5).
Komisi III mengaku sangat mendesak pertemuan ini karena menyangkut kewenangan kebijakan yang hanya dimiliki oleh Walikota.
Fokus utama yang ingin dibahas adalah penanganan ratusan rumah ambruk yang laporannya sudah menumpuk sejak akhir tahun 2025.
Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon enggan mengintervensi persoalan tersebut menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). DPRD berharap Walikota bisa memberikan solusi atau program alternatif bagi warga yang rumahnya tidak layak huni namun belum tersentuh bantuan.
“Keinginan kami sederhana, hanya ingin solusi bersama. Jika memang rumah ambruk tidak bisa menggunakan BTT, lalu program apa yang bisa membantu mereka? Kebijakan itu ada di tangan Walikota,” teganya.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Cirebon, Adam Wallesa, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya pembatalan rapat karena Walikota harus menghadiri undangan mendadak dari Gubernur Jawa Barat.
“Pak Walikota diundang oleh Pak Gubernur untuk rapat mengenai pembahasan persampahan di Bandung. Beliau sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk meminta jadwal ulang (reschedule),” jelas Adam seperti dilansir dari Rakyat Cirebon.
Meski demikian, belum ada tanggal pasti kapan rapat koordinasi ini akan kembali digelar.
Sementara itu, ratusan proposal bantuan dari masyarakat yang terdampak bencana rumah ambruk masih tertahan tanpa kejelasan intervensi dari pemerintah daerah. (Cepy)
